Oleh: Ketua DPD Gerakan Avokat & Aktivis Jawa Barat, Edi Sutiyo
Bandung, Jurnal Pers 86 ,- Selama ini sekolah selalu di sorot terkait dana Bos, padahal ada satu pos anggaran yang di dapat dari orang tua siswa dan masyarakat yang sering luput dari pengawasan yakni dana yang di himpun oleh Komite Sekolah.
Memasuki tahun pelajaran baru, banyak sekolah Negeri yang mulai memasang strategi pengumpulan dana lewat program yang konon katanya untuk pengembangan baik sarana prasarana, dan lainnya, tidak tanggung- tanggung seringkali pungutan tersebut dari mulai ratusan ribu hingga jutaan, jika di kalkulasikan dengan jumlah siswa maka dana yang terkumpul bisa ratusan juta rupiah, seperti ambil satu contoh salah satu SMA Negeri di Kota Bandung, di tahun 2021 dan 2022 saja bisa meraup dana dari orang tua siswa ratusan juta, namun saat di minta laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan anggaran komite di hadapan para orang tua yang di undang tidak mampu memperlihatkan dengan janji akan di sampaikan, namun faktanya laporan tersebut tak kunjung di sampaikan, dan ini fakta, padahal itu adalah uang masyarakat yang di kumpulkan.
Ini hanya satu sekolah bagaimana dengan puluhan bahkan ratusan sekolah di tinggkat Jawa Barat, tentu dana terkumpul akan fantatis.
Sebagai wujud tranparasi dan akuntabilitas maka seharusnya dana komite tersebut wajib di audit oleh Akuntan Publik yang independent, bila perlu lakukan investigasi oleh APH jika ditemukan dugaan pelanggran.
Selama ini komite sekolah seringkali menjadi ” stempel’ saja , namun tidak jarang kolaborasi antara komite dan Kepala Sekolah untuk menjadikan dana komite sebagai bancakan.
Seharusnya dunia pendidikan tidak di jadikan lahan untuk meraih keuntungan, ingat negara sudah banyak menggelontorkan anggaran untuk dunia pendidikan, namun tetap saja praktek pungli berjalan, memang ironi dunia pendidikan seharusnya memberikan contoh yang baik bukan melahirkan praktek koruptif.
Untuk membangun kesadaran kolektif diminta para orang tua siswa untuk pro aktif mempertanyakan dana komite sekolah, sejauh mana laporan pertanggungjawaban yang harus di lakukan oleh Pengurus Komite, Mari awasi dan kritisi pengelolaanya agar tidak terjadi penyalahgunaan.
